PERS RELEASE LBH BALI

  • 27 November 2014
  • Oleh: lbhbali
  • Dibaca: 1398 Pengunjung

“WUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG UTUH BAGI PEREMPUAN”
 
Kondisi perempuan sangat rentan mengalami kekerasan, hal ini dikarenakan posisi perempuan sering ditempatkan pada posisi marginal. Posisi marginal ini mengakibatkan perempuan sering menjadi korban kekerasan, berupa : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual. Bahkan hingga kini banyak perempuan dan anak perempuan yang harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) baik di dalam maupun di luar negeri dalam situasi kerja yang tidak layak bahkan tidak manusiawi.  Persoalan lain adalah ketika perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan dan harus melalui proses peradilan yang seringkali sangat tidak ramah pada perempuan korban.
 
Banyaknya payung hukum yang telah dibuat di negeri ini ternyata hanya kamuflase belaka karena tidak benar-benar mampu memberikan perlindungan yang utuh bagi perempuan. Hal ini dapat dilihat dari banyak peraturan dan kebijakan di negeri ini ; (1) bahwasanya korban harus dapat mengakses visum et repertum secara gratis, (2) korban disediakan/ditempatkan di rumah aman/shelter dan (3) rehabilitasi bagi korban pasca proses hukum, dalam realitanya aturan itu hanya macan diatas kertas tapi ompong dalam implementasinya.   
 
Beberapa pengalaman LBH Bali dalam mendampingi perempuan korban menunjukkan betapa tidak seriusnya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi perempuan terutama korban. Seorang perempuan korban yang menjadi korban pemerkosaan dalam mencari keadilan harus menanggung biaya yang mahal untuk melakukan visum et repertum sebagai syarat pelaporan tindak pidana, proses peradilan yang sangat panjang dan berbelit-belit serta harus menghadapi aparat yang tidak sensitive terhadap korban semakin memperparah kondisi perempuan korban. Hal lain yang masih menjadi persoalan adalah adanya stigma negative yang dilabelkan oleh masyarakat terhadap korban kekerasan terutama kekerasan seksual. Kondisi ini menjadikan perempuan korban harus menjadi korban untuk kesekian kalinya karena system perlindungan dan penanganan dari pemerintah yang tidak terintegrasi bahkan cenderung tidak jelas. 
 
Hal lain yang juga masih menjadi perhatian adalah makin maraknya kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) yang tidak jarang diantara mereka adalah korban perdagangan orang (trafficking). Terkait dengan perlindungan PRT baik yang didalam maupun diluar negeri sejak tahun 2010 Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU perlindungan PRT) sudah masuk dalam prolegnas tetapi sudah 4 tahun berjalan hingga kini RUU Perlindungan PRT malah mengalami kemunduran luar biasa dan tidak jelas untuk pengesahannya.
 
Beberapa fakta diatas menunjukkan bahwa pemerintah  belum serius dalam memberikan perlindungan bagi perempuan.  Untuk itu LBH Bali menyatakan :
 
Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia;
Mendesak dan menuntut pemerintah agar benar-benar serius melakukan kewajibannya  untuk mewujudkan perlindungan hukum yang utuh bagi perempuan;
Mendesak dan menuntut pemerintah membangun system perlindungan dan penanganan yang terintegrasi bagi korban kekerasan;
Menuntut segera diwujudkannya Undang – Undang Perlindungan PRT dan Ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Situasi Kerja Layak PRT.
Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
 
 
Denpasar, 25 November 2014
 
YLBHI – LBH BALI
 
 
 
            Ttd                                                                                          ttd
 
NI KADEK VANY PRIMALIRANING, SH                                  NI LUH GEDE YASTINI, SH
 
          KABID. LITBANG                                                                DIREKTUR


  • 27 November 2014
  • Oleh: lbhbali
  • Dibaca: 1398 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya