INKONSISTENSI APARAT PENEGAK HUKUM DAN APARAT PEMERINTAH DALAM MENANGANI PERKARA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

  • 07 Desember 2014
  • Oleh: lbhbali
  • Dibaca: 2499 Pengunjung

Kata pertama yang akan terlontar adalah “KECEWA”

Menjadi sedih ketika melihat aparat penegak hukum dan pemerintah tidak serius meberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini terlihat dari saling lempar tanggung jawab ketika LBH Balimeminta untuk dilakukan pemindahan anak yang berkonflik dengan hukum dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan ke Lapas Kelas II B Gianyar di Amlapura yang merupakan Lapas anak, padahal putusannya telah dibacakan hampir sebulan yang lalu serta telah ada perintah untuk dilakukan eksekusi.

Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA”. LPKA/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Maksud dari undang-undang ini memberikan perlindungan kepada anak untuk melindunginya dengan memisahkannya dengan orang dewasa. Lapas Kelas IIA Kerobokan merupakan lembaga pemasyarakatan bagi orang dewasa, sehingga tidak pantas apabila anak yang berkonflik dengan hukum menjalani masa pidananya disana. Serta sudah menjadi kewajiban untuk memindahkannya lembaga pemasyarakatan khusus anak yakni Lapas anak mengingat hingga saat ini di Bali belum tersedia LPKA.

Kami melihat Jaksaanak di kejaksaan negeri denpasartidak konsisten terkait perspektif anak, dimana Jaksa anak yang memiliki kewenangan sebagai eksekutor, tidak segera melakukan kewajiban eksekusinya dengan alasan di dalam amar putusan tidak mencantumkan klausul Lapas anak sebagai tempat anak akan menjalankan masa pidananya serta tidak memerintah untuk dipindahkan ke Lapas anakdikarenakan dalam amar putusan mencantumkan “memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan”. Sebenarnya itu bukan merupakan suatu alasan bagi Jaksaanakuntuk tidak mengeksekusi anak ke Lapas anak hanya karena didalam amar putusan tidak dicantumkan di mana anakakan menjalani masa pidananya. Seharusnya Jaksa anak yang sudah dididik khusus untuk mengimplemntasikan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini harus sudah paham bahwa anak yang telah diputus harus segera dieksekusi ke Lapas Anak tanpa harus diperjelas lagi dalam klausul amar putusan, karena hal ini sudah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”

Sebagai upaya untuk mengembalikan hak anak, LBH Bali telah mengajukan surat permohonan pemindahan penahanan ke Kepala Lapas Kelas IIA Kerobokan pada tanggal 13 November 2014 dan ke Kepala Kantor Wilayah Bali Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 17 November 2014 dengan alasan “sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak sehingga dapat dibina bersama anak seusianya”. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pemindahan Narapidana Anak Didik dan Tahanan, “Pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, kecuali untuk narapidana atau tahanan kasus subversi harus mendapat izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat”, dan Pasal 3 ayat (2), “Permohonan izin sebagaimana simaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara yang akan melaksanakan pemindahan”.

Tanggapan dua instansi ini sungguh mengecewakan, ketika LBH Bali mengajukan surat pemindahan penahanan ke Kepala Lapas Kerobokan, salah seorang staf yang ditemui di Lapas Kerobokan menolak permohonan pemindahan dengan alasan belum mendapat rekomendasi atau rujukan  dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang saat ini berubah nama menjadi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham). Tetapi jawaban berbeda didapatkan LBH Bali bagian Pemasyarakatan Kanwilkemenkumham  Propinsi Bali, bahwa tidak diperlukan surat rekomendasi atau rujukan lagi dikarenakan telah ada aturan yang mengatur mengenai pemindahan anak, dimana melalui Kepala Binadik Lapas Kerobokan dapat langsung melakukan pemindahan tanpa rekomendasi Kanwilkemenkumham. LBH Bali terus monitoring ke Lapas Kerobokan terkait pemindahan Anak Binaan, pada tanggal 1 Desember 2014 LBH Bali menghubungi Kasi Binadik Lapas Kerobokan, “Belum bisa memindahkan anak Binaan karena jadwal kegiatan di Lapas Kerobokan Padat” kata Kasi Binadik Lapas Kerobokan. Kami melakukan konfirmasi kembali pada tanggal 4 desember 2014, “Masih belum bisa melakukan pemindahan anak binaan karena masih ada upacara melaspas gedung baru di Lapas Kerobokan, mudah-mudahan hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sudah bisa melakukan pemindahan terhadap anak binaan ke Lapas Anak” kata Kasi Binadik Lapas Kerobokan. Setelah dihubungi LBH Bali menghubungi kembali pihak Kasi Binadik Lapas Kerobokan pada hari Senin 8 Desember 2014 pemindahan belum bisa dilakukan karena menunggu jumlah anak dikarenakan “ Kami menunggu jumlah anak yang bisa dipindah, jika memindahkan 1 atau 2 anak kan jaraknya jauh, mudah-mudahan minggu ini bisa melakukan pemindahan karena sudah ada 5 anak binaan yang akan dipindahkan ke Lapas Anak” Kata Kasi Binadik Lapas Kerobokan.

Dari beberapa hal diatas LBH Bali berpendapat bahwa Aparat Penegak Hukum tidak memiliki keberpihakan terhadapa kepentingan terbaik bagi anak. Aparat Penegak Hukum tidak serius menjalankan amanat Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana mereka sebagai aparat penegak hukum yang secara khusus diberikan pendidikan dan pelatihan untuk menangani kasus Anak yang berkonflik dengan Hukum seharusnya mengimplementasi amanat dari undang-undang tersebut. Bahwa alasan-alasan yang diungkapkan diatas sungguh jauh dari upaya mengedepankan asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Bagaimana bisa penundaan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum dikarenakan amar putusan tidak mencantumkan klausul Lapas anak sebagai tempat anak akan menjalankan masa pidananya serta tidak memerintah untuk dipindahkan ke Lapas anak, jadwal kegiatan di Lapas Kerobokan Padat, ada upacara melaspas gedung baru di Lapas Kerobokan dan jaraknya jauh. Hal ini harus dicermati, sehingga nantinya tidak diulangi untuk anak berkonflik dengan hukum yang lain serta aparat penegak hukum lebih serius mengimplementasikan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak


  • 07 Desember 2014
  • Oleh: lbhbali
  • Dibaca: 2499 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya