PERNYATAAN SIKAP ALIANSI MASYARAKAT BALI ANTI KORUPSI (AMBAK)

  • 27 Januari 2015
  • Oleh: lbhbali
  • Dibaca: 1446 Pengunjung

Hingga hari ini upaya pelemahan dan penghancuran terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin massif dan sistemik. Hal ini diawali dengan penetapan Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) sebagai tersangka, dugaan melanggar pasal 242 jo 55 (ayat tidak jelas) melalui laporan Polisi tertanggal 15 Januari 2015 di Mabes Polri (versi Pelapor tanggal 19 Januari 2015). Setelah itu Komisioner KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Mabes Polri tanggal 23 Januari 2015, yang juga pada tanggal yang sama Ketua KPK Abraham Samad dilaporkan juga ke Mabes Polri.

 

Berbagai laporan terhadap para pimpinan KPK ini menjadi indikasi kuat serangan untuk melemahkan sekaligus menghancurkan institusi KPK. Para komisioner KPK dilaporkan secara beruntun pasca penetapan calon KAPOLRI Budi Gunawan (BG) sebagai Tersangka. Hal ini jelas sebuah tindakan yang telanjang untuk mengkriminalisasi komisioner KPK, sekaligus melemahkan dan menghancurkan KPK secara  massif dan sistemik sebagai institusi pemberantasan korupsi yang terpercaya saat ini.

 

Patutlah menjadi kekhawatiran bersama, bahwa dengan adanya laporan polisi terhadap para pimpinan KPK ini, maka KPK akan kehilangan satu persatu komisionernya (Jika kemudian mereka dijadikan tersangka). Sebagaimana tercantum dalam pasal 32 ayat (2) UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini juga menyebutkan bahwa “ Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya….”.

 

Maka dengan dijadikannya para Komisioner KPK sebagai tersangka, KPK akan lumpuh, sebab segala putusan yang dilahirkan oleh KPK bersifat kolektif kolegial. Jika tersisa 1 orang saja Komisiner KPK, serta merta KPK tidak bisa mengambil putusan yang berkaitan dengan seluruh kasus korupsi yang tengah ditangani.

 

Kami Rakyat Indonesia mengharapkan agar Institusi dan lembaga negara mestilah dipimpin oleh orang-orang bersih / tidak terindikasi sedang menghadapi kasus hukum. Publik terang mengetahui jika calon Kapolri Budi Gunawan (BG) saat ini berstatus Tersangka Korupsi, sehingga Presiden Joko Widodo harus melihat ini sebagai pertimbangan serius. Untuk menghormati Institusi POLRI, maka Budi Gunawan harus mengajukan pengunduran diri, sebagaimana upaya yang sama sudah dilakukan Bambang Widjojanto di KPK.

 

Momentum peringatan 100 hari masa kerja Presiden Jokowi, kami ALIANSI MASYARAKAT BALI ANTI KORUPSI (AMBAK) menyatakan keprihatinan dan kekecewaan terhadap kondisi tata kelola penegakan hukum di Indonesia saat ini. Sebuah lembaga yang dipercaya untuk Pemberantasan Korupsi (KPK) justru sengaja dilemahkan secara terang-terangan.  Oleh karena itu kami menyatakan sikap sebagai berikut:

 

1.       MENAGIH JANJI JOKOWI UNTUK PEMBERANTASAN KORUPSI

2.       MENUNTUT PENGUNDURAN DIRI CAKAPOLRI BUDI GUNAWAN

3.       MEMINTA AGAR SEMUA PIHAK, MENGHORMATI INSTRUKS) PRESIDEN RI UNTUK TIDAK MENGKRIMINALISASIKAN KPK

 

 

Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

 

Denpasar , 28 Januari 2015

ALIANSI MASYARAKAT BALI ANTI KORUPSI (AMBAK)

 

1.             LBH Bali

2.             LSM Manikaya Kauci

3.             Partai Rakyat Demokratik (PRD)

4.             Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

5.             Konsorsium Pembaharuan Agraria

6.             WALHI Bali

7.             PBHI Bali

8.             Bali Sruti

9.             Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI Bersatu) Bali

10.          Permahi Bali

11.          PMKRI Cabang Denpasar

12.          BEM PM udayana

13.          BEM Fisip Udayana

14.          Stisipol Wirabakti

15.          Kecak Udayana

16.          Frontier Bali

17.          LBH APIK


  • 27 Januari 2015
  • Oleh: lbhbali
  • Dibaca: 1446 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya