Perempuan Bangkit Melawan Penindasan

  • 08 Maret 2015
  • Oleh: lbhbali
  • Dibaca: 3905 Pengunjung

Hingar bingar pariwisata Bali ternyata tidak serta merta membuat Perempuan Bali terlepas dari diskriminasi dan Kekerasan, berdasarkan Catahu Komnas Perempuan terlihat analisis yang menakjubkan bahwa sepanjang satu tahun (2013-2014), telah terjadi 279.760 kekerasan terhadap perempuan yang terjadi baik di ruang publik maupun di ranah domestic

Hal lain yang juga harus dicermati bahwa ternyata hingga saat ini Perempuan di Indonesia masih berpendidikan rendah yakni hanya bersekolah hingga tingkat SMP dan mengalami penurunan drastis ketika memasuki tingkat SMA. Penurunan ini dikarenakan masih adanya stigma perempuan hanya mengurusi urusan rumah tangga seperti mencuci, memasak, mengurus anak dan segala hal terkait urusan domestik, sehingga tidak perlu berpendidikan tinggi.

Demikian juga dengan akses kesehatan bagi perempuan juga masih sangat minim karena hingga kini Perempuan Hamil merupakan salah satu penyumbang angka kematian terbesar, pada tahun 2015 berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2015, Angka Kematian Ibu (AKI) (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan target dari MDGs 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup angka yang sangat jauh dari harapan.

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, dengan melihat masih banyaknya perempuan di Indonesia khususnya di Bali yang masih berpendidikan rendah. Pada situasi ini kaum perempuan akan dihadapkan pada dua pilihan yang sulit: menjadi pengangguran atau menjadi pekerja murah. Malahan, karena kurangnya akses pendidikan dan keterampilan, kaum perempuan cenderung diarahkan pada pekerjaan domestik yang sudah terkomersialkan, seperti seperti menjadi pekerja rumah tangga (PRT), perawat anak (babby sitter), perawat lansia, Buruh Migran Indonesia dan lain sebagainya. Sedangkan saat ini, PRT sering diperlakukan layaknya budak yang bekerja tanpa henti dan tanpa istirahat dengan mendapatkan upah yang rendah bahkan tampa upah. Ditambah lagi perlakuan-perlakuan kasar dan tidak manusiawi yang sering dialami tanpa bisa melawan.

Minimnya pekerjaan dengan upah yang layak, dan adanya perampasan tanah yang dilakukan oleh korporasi besar yang dilindungi oleh aparat Negara dan aparat penegak hukum yang sering kali menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh aparat ditambah lagi adanya ketimpangan akses penguasaan tanah terhadap perempuan mendorong perempuan untuk menjadi buruh migran di luar negeri.

Disatu sisi, peningkatan migrasi perempuan Indonesia ke luar negeri tidak diimbangi dengan adanya perlindungan yang sejati dari pemerintah Indonesia. Sehingga maraknya kekerasan baik secara fisik maupun verbal, beban hutang dari biaya penempatan yang tinggi dirasakan oleh hampir setiap buruh migran perempuan Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 58 tahun 2014, Upah minimum provinsi (UMP) Bali pada 2015 ditetapkan hanya naik 5%, Pergub ini merupakan produk yang menyengsarakan bagi pekerja, dimana pemerintah sama sekali tidak memperhatikan kebutuhan hidup layak pekerja. Ditambah lagi pekerja perempuan di Bali masih sering mengalami diskriminasi dimana banyaknya perusahaan yang masih memberikan upah di bawah UMP, tidak adanya kontrak kerja yang mengikat serta tidak adanya pengawasan serius dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kota di Bali terhadap Perusahaan-perusahaan tersebut. Ketidakadilan juga dialami oleh perempuan yang bekerja di pemerintahan, karena mereka mengalami PHK secara sepihak karena hamil ditambah lagi adanya pembatasan tunjangan-tunjangan bila dibandingkan dengan tunjangan-tunjangan yang diterima pekerja laki-laki.

Akses –akses yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan bagi dirinya beralih ketangan koruptor, hal ini tentunya semakin menyengsarakan perempuan dan memiskinkan perempuan.
Maka dengan ini Aliansi Perempuan Bali Bangkit menyatakan tuntutan sebagai berikut:

1.      Hentikan Diskriminasi terhadap Perempuan!

2.      Hentikan Kekerasan fisik, Sexsual dan Verbal terhadap Perempuan!

3.      Wujudkan Undang-undang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT)!

4.      Perempuan untuk Perdamaian : Stop Militerisasi!

5.      Sapu Bersih Korupsi!

6.      Perempuan menuntut Reforma Agraria Sejati!

7.      Akhiri Perbudakan Modern!


  • 08 Maret 2015
  • Oleh: lbhbali
  • Dibaca: 3905 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya