Upah Minimum Sektoral Di Bali Akan Melindungi Sektor Usaha Kecil Menengah

  • 29 April 2015
  • Oleh: lbhbali
  • Dibaca: 1202 Pengunjung

PERNYATAAN SIKAP LBH Bali

HARI BURUH INTERNASIONAL 2015

            Hari Buruh Sedunia atau May Day, adalah warisan sejarah dari perjuangan klas buruh ratusan tahun yang lalu dalam memperjuangkan harkat, martabat dan hak-hak demokratis klas buruh dan keluarganya. Sejak tahun 1946 lalu, 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional di Indonesia sebagai bentuk  penghormatan bagi klas buruh bahkan pemerintahan Soekarno memerintahan pengusaha untuk membebas tugaskan klas buruh dari kewajiban untuk bekerja agar dapat memperingati Hari Buruh Sedunia. Peringatan Hari Buruh Sedunia merupakan peringatan yang istimewa bagi klas buruh diseluruh negeri tidak terkecuali bagi klas buruh di Indonesia.  Semangat perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh klas buruh pada waktu itu telah memberikan inspirasi dan semangat juang yang sangat mendalam bagi klas buruh hingga hari ini.

            Akan tetapi hingga hari ini kaum buruh masih dibelenggu dengan berbagai persoalan, diantaranya sistem kerja kontrak, outsourcing, upah murah dan lain-lain. Hal ini juga dirasakan oleh kaum buruh yang ada di Bali. Meskipun Bali menjadi tujuan pariwisata dunia dan menjadi daya tarik bagi investor, namun hal ini berbanding terbalik dengan kondisi kaum buruh yang ada di Bali. Upah minimum provinsi (UMP) Bali sebesar Rp. 1.621.172 masih dirasa terlalu rendah, terlebih harga kebutuhan pokok saat ini semakin hari semakin tinggi. Disisi lain (menurut DISNAKER Bali) tak ada satupun perusahaan yang mengajukan penangguhan upah, namun kenyataannya masih ada saja perusahaan yang memberikan upah dibawah upah minimum. Tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kita bagaimana sebenarnya pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh DISNAKER terhadap perusahaan yang memberikan upah dibawah upah minimum?  disisi lain banyaknya usaha di sektor pariwisata seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menerapkan Upah Minimum Sektoral di Bali, karena hal ini juga akan melindungi sektor usaha kecil menengah. Namun upah minimum sektoral di Bali hingga saat ini belumlah ada. Selain upah rendah, maraknya praktek kerja kontrak dan outsourcing juga menjadi persoalan bagi kaum buruh, sehingga buruh kontrak dan outsourcing tidak punya jaminan atau hari depan.

 

Oleh karena itu kami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali dengan tegas menyatakan sikap :

1.      Naikkan upah buruh

2.      Segera wujudkan Upah Minimum Sektoral Provinsi bali

3.      Hapus sistem kerja kontrak dan Outsourcing

SELAMAT HARI BURUH INTERNASIONAL

Denpasar, 30 April 2015

Koordinator Ekosob

 

Haerul Umam


  • 29 April 2015
  • Oleh: lbhbali
  • Dibaca: 1202 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya