“LBH Bali Mengecam Penangkapan Brutal Kepada Buruh

  • 30 Oktober 2015
  • Oleh: lbhbali
  • Dibaca: 1518 Pengunjung

Kekerasan brutal yang dilakukan oleh polisi terhadap dua orang pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta, yakni Tigor Gempita Hutapea S.H. dan Obed Sakti Luitnan, S.H. , ketika mengawal aksi buruh di depan Istana Merdeka. Mereka dipukul dan diseret hingga keduanya mengalami luka dan memar. Kekerasan ini bermula ketika polisi hendak membubarkan aksi massa buruh yang menolak pengesahan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan di depan Istana Merdeka pada pukul 20.00 WIB tadi. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh polisi kepada aksi massa buruh ialah polisi langsung memukul buruh yang menolak untuk bubar. Tigor dan Obed, kedua pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta, yang pada saat itu sedang bertugas untuk mendampingi aksi massa buruh juga ikut dipukul oleh polisi ketika sedang menggunakan telepon genggamnya untuk mendokumentasikan peristiwa aksi. Selain dipukul, keduanya juga diseret oleh polisi ke dalam mobil dan polisi tetap melanjutkan pemukulan di dalam mobil. Meskipun telah dijelaskan peran keduanya sebagai pendamping, polisi tetap melakukan kekerasan tersebut. Saat ini, keduanya sedang berada di Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan dalam keadaan memar dan luka-luka pada kepala, wajah, dan perut. Bersama kedua pengacara/asisten pengacara LBH Jakarta, terdapat pula 23 buruh yang ditangkap dan juga menjadi korban kekerasan kepolisian, mereka ditangkap dengan brutal, diseret, dipukul, bahkan hingga kepalanya robek. Tidak hanya badan, mobil komando buruh pun dirusak oleh polisi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 pada 28 Oktober 2015 Isinya mengenai penetapan lokasi dan waktu unjuk rasa di Jakarta. Peraturan ini membatasi hak seseorang untuk mengemukakan pendapatnya, padahal itu merupakan hak dasar setiap manusia. Selain itu “Kekerasan yang ditujukan kepada rekan kami, Tigor dan Obed, beserta dua puluh tiga anggota buruh lainnya menunjukkan bahwa polisi tidak menerapkan standar HAM dalam menjalankan tugasnya dan hal ini melanggar UU No. 2 Tahun 2002 jo. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009. Atas dasar tersebut, LBH Bali menuntut agar: 1. Menindak tegas anggota polisi yang melakukan pemukulan terhadap kedua aktivis bantuan hukum LBH Jakarta dan 23 anggota buruh lainnya. 2. Menghapus segala bentuk aturan yang bertentangan dengan HAM 3. Membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 228 Tahun 2015 Hormat kami, Denpasar, 31 Oktober 2015 LEMBAGA BANTUAN HUKUM BALI Ni Luh Gede Yastini, S.H. LBH BALI Jl. Plawa No. 57 Denpasar Telp. (0361)223010


  • 30 Oktober 2015
  • Oleh: lbhbali
  • Dibaca: 1518 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya