Aliansi Buruh Bersatu Menolak PP No. 78. Tahun 2015 tentang pengupahan

  • 18 November 2015
  • Oleh: lbhbali
  • Dibaca: 912 Pengunjung

BURUH BALI BERSATU

AKSI PERLAWANAN TERHADAP UPAH MURAH

            Bahwa menjelang penetapan upah minimum tahun 2016, pemerintahan Jokowi-JK telah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) No. 78. Tahun 2015 tentang pengupahan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Oktober 2015 sebagai paket kebijakan ekonomi jilid 4. Hal ini telah mendorong perlawanan dari para pekerja/buruh dan mengebiri kebebasan berunding bagi serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia.

            Dengan keluarnya PP No. 78 Tahun 2015 maka penetapan upah minimum tidak mengacu lagi pada kebutuhan hidup pekerja/buruh dan peran serikat pekerja/serikat buruh dalam menegosiasikan upah minimum menjadi hilang karena formulasi penetapan upah minimum hanya menghitung upah minimum tahun berjalan dikali inflasi ditambah laju pertumbuhan ekonomi, dan dengan perhitungan seperti itu berarti para pekerja/buruh tidak akan mendapatkan peningkatan upah. Kenaikan upah hanya terlihat secara nominal bukan sebagai nilai riil untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling minim sekalipun.

            PP No. 78 Tahun 2015 dikeluarkan oleh pemerintah pusat tanpa dibahas terlebih dahulu dengan perwakilan serikat pekerja/serikat buruh di tingkat nasinal, itu artinya pemerintah pusat telah memaksakan kehendaknya dengan tidak menerapkan lagi proses tripartite dan hal inilah yang harus kita lawan jangan sampai demokrasi yang sudah diterapkan selama ini dirusak oleh pemimpin yang OTORITER yang hanya memperhatikan pemodal daripada rakyat sendiri, karena itu kami berharap Gubernur Bali lebih memperhatikan kebutuhan para pekerja/buruh khususnya rakyat Bali yang telah memilih beliau menjadi Pemimpin Bali.

            Aliansi Buruh Bali Bersatu akan terus berjuang untuk melawan kebijakan upah murah dan menuntut upah layak bagi para pekerja/buruh oleh karena itu Aliansi Buruh Bali Bersatu menuntut kepada Gubernur Propinsi Bali sebagai berikut:

1.      Meminta Gubernur Propinsi Bali agar tidak menerapkan PP No. 78 Tahun 2015 dalam menetapkan upah minimum tahun 2016 di Bali.

2.      Mengembalikan Penetapan upah sesuai UU No. 13 Tahun 2003 dimana penetapan upah menggunakan 6 indikator (Komponen kebutuhan hidup layak, perbandingan upah dengan daerah sekitar, tingkat pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, usaha marjinal, kemampuan dan kelangsungan hidup perusahaan, inflasi).

3.      Memberlakukan upah minimum sektoral di Propinsi Bali.

4.      Menuntut kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan rekomendasi kepada Jokowi (Presiden) agar mencabut PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

ALIANSI BURUH BERSATU

FSPM-FNPBI-LAB BALI-LBH BALI

Denpasar, 19 Nopember 2015


  • 18 November 2015
  • Oleh: lbhbali
  • Dibaca: 912 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya