Kasus Meninggalnya RR berlarutilarut, Tim Advokasi Fasilitas Publik Datangi Polresta Denpasar

  • 14 Juni 2017
  • Oleh: lbhbali
  • Dibaca: 844 Pengunjung

Tim Advokasi Peduli Layanan Publik pada 15 Juni 2017 jam 10.00 wita kembali mendatangi Kapolresta Denpasar untuk meminta Informasi Perkembangan Kasus terkait peristiwa meninggalnya RR anak berumur 13 tahun diduga akibat tersetrum mesin Air Minum Outomatis (AMO) pada 13 April 2017 di Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung dikarenakan sampai saat ini pihak Polresta belum menetapkan tersangkanya ujar Dewa Putu Adnyana, S.H. (Koordinator). Lanjutnya, Proses Penyelidikan sangat berlarut-larut dimana sudah 2 (dua) bulan pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum belum mampu menetapkan tersangka dari kasus kematian seorang anak di ruang-ruang public apalagi diakibatkan oleh fasilitas public, sehingga belum ada peningkatan mengenai status perkara. Dengan merujuk Pasal 31 ayat (2) Perkapolri No.: 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara Pidana di Lingkungan Kepolisisan Negara Republik Indonesia, Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi:120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 hari untuk penyidikan perkara, maka sudah seharusnya polisi segera menetapkan tersangka. Menurutnya, kepolisian harus jeli melihat siapa yang bertanggung jawab atas pengadaan hingga pemeliharaan Air Minum Otomatis (AMO) tersebut, Dinas yang tidak menjalankan fungsi pemeliharaan dengan melihat pertanggungjawaban terletak pada pucuk pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan tersebut.

Terkait kasus meninggalnya seorang anak RR merupakan delik biasa dimana suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (korban). Didalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat di hentikan. Proses Hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan, Ujar Made Somya Putra, S.H, M.H. Ditambahkan  proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat serta pelayanan public mengharuskan terwujudnya perlindungan dan kepastian hokum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public, sehingga wajib kiranya kami sebagai masyarakat diberikan informasi terkait penanganan perkara tersebut

Tim Advokasi Peduli Fasilitas Publik Kota Denpasar yang terdiri dari unsur organisasi masyarakaat sipil (LSM), pengacara dan mahasiswa yang peduli terhadap Fasilitas Publik yang ada dan terutama advokasi atas pertanggungjawaban karena telah jatuhnya korban nyawa, dimana Undang-undang SIstem Peradilan Pidana Anak telah memberikan ruang bagi masayarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan peran serta dalam perlindungan anak khususnya  Pasal 93 huruf  f Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Masyarakat berperan serta dalam pelindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi social melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak. Dalam Kajian Tim Advokasi Peduli Layanan Publik dengan merujuk Pasal 3 ayat (2) Undang Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.”dan  Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”, korban tetap memiliki hak untuk memperoleh penlindungan hukum, walaupun korban telah meninggal dunia, ujar Ni Kadek Vany Primaliraning, S.H.


  • 14 Juni 2017
  • Oleh: lbhbali
  • Dibaca: 844 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya