Pengaduan

  • Ne bis in Idem atau Exception res judicata atau exceptie van gewijsde zaak artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diajukan dua kali. Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (”KUHPerdata”), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42). Oleh karena itu suatu kasus dinyatakan ne bis in idem apabila memenuhi ketiga unsur berikut, yakni 1. Pihak yang sama 2. Objek yang sama 3. Alasan/dalil gugatan yang sama Jadi, suatu gugatan dapat dinyatakan ne bis in idem dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (tempus dan locus delicti-nya sama) dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas (vrijspraak), lepas (onstlag van alle rechtsvolging) atau pemidanaan (veroordeling) terhadap orang yang dituntut itu. Dalam kasus yang bapak alami pihak dalam gugatan ini tentu bapak sebagai penggugat dan mantan istri bapak sebagai tergugat, dan hak asuh anak bapak menjadi objek gugatannya hal ini sama dengan gugatan hak asuh anak sebelumnya. Di point ketiga, alasan/dalil gugatan apabila sama dengan gugatan sebelumnya dan pembelaan sebelumnya maka gugatan ini tidak dapat diajukan kembali. Apabila gugatan pertama belum memiliki kekuatan hokum tetap dapat mengajukan banding mauun kasasi. Bapak dapat melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan mantan istrinya Salam LBH Bali
    hak asuh anak pasca perceraian
  • selamat sore Bapak Norhasanah berikut kami berikan informasi pengangkatan anak yang tidak sah Pasal 39 (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat Pasal 79 UU 23/2002 Perlindungan Anak, Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga berdasarkan kasus bapak, pengangkatan anak yang dilakukan tidak sesuai dengan adat kebiasaan dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diancam dengan pidana paling lama 5 tahun, namun ini delik aduan untuk calo tersebut dapat diancam pemalsuan dan penggelapan asal-usul sekian informasi yang kami berikan, apabila masih ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali salam LBH Bali
    Anak asuh
  • selamat sore ibu katherine kami akan mencoba menjawab persoalan ibu, Dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 14 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir” Penguasaan tunggal atas anak oleh salah satu pihak bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban pertikaian. Anak harus diberikan kepastian hukum (rechtzekerheid) oleh siapa dia diasuh supaya tidak seperti barang dagangan yang diperebutkan. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. hal ini dipertegas dengan aturan MUDP walaupun di Bali menganut sistem Patriaki. terkait suami tidak bekerja dan tidak mengurus anak bisa menjadi alasan mbk untuk meninta hak asuh walaupun di satu sisi agama ibu bisa menjadi hal-hal yang melemahkan. sekian, terima kasih
    hak asuh anak pasca perceraian
  • Bu dayu sebelumnya kami ingin lebih tahu mengetahui kronologisnya sehingga kami dapat memberikan konsultasi atas masalah hukum ibu, bahwa disini telah terjadi hubungan jual beli properti antara pihak properti dengan ibu, lalu yang ingin kami tanyakan apakah ada akte jual beli atas properti yang digadaikan dan itu kapan terjadi? lalu properti apa yang menjadi sengketa? sejak kapan properti itu mulai digadaikan? terima kasih telah mengunjungi web kami salam perjuangan menembus batas
    Peniouan

Form Pengaduan







Batal